(2) Penetapan standar konsumsi BBM Alat Angkutan Darat Bermotor Dinas. com - Pertamina akan melakukan pembatasan pembelian BBM subsidi di SPBU, salah satunya dengan penggunaan QR Code aplikasi MyPertamina untuk Biosolar mulai 7. Liputan6. Sehubungan dengan hal dimaksud, perjalanan dinas yang menggunakan kendaraan dinas, maka tidak dapat dibayarkan biaya transport-nya, dan untuk. “Misalnya kendaraan mewah dengan kapasitas mesin ataupun merek tertentu dilarang mengisi. Perorangan Dinas menyebutkan bahwa Kendaraan Perorangan Dinas adalah Barang Milik oleh kendaraan dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kendaraan dinas operasional; d. Wanita yang mengaku anak jenderal TNI dijemput oleh mobil bernopol TNI. 1. 500. • Merekomendasi beaya perawatan dan BBM kepada Kasubbag. PEMBERIAN BAHAN BAKAR MINYAK KENDARAAN DINAS PEMBERIAN BAHAN BAKAR MINYAK KENDARAAN DINAS I. Judul. Namun, terkait penggunaan mobil dinas untuk mudik apakah termasuk yang diatur dalam PP Nomor 27 Tahun 2014, pihak Kemenkeu dan Kemenpan RB belum memberikan konfirmasi. 500 cc dan motor 250 cc tidak boleh beli Pertalite. 1 Tahun 2013 Tentang Pengendalian Penggunaan Bahan Bakar Minyak ini sudah dikeluarkan dan berlaku sejak 2 Januari 2013. Hal tersebut tertuang dalam Surat Edaran (SE) Menpan-RB Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Disiplin dan. 1. id. terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. TEMPO. Jip (SUV) 2. PER/87/M. 2. penggunaan Bahan Bakar Minyak; b. Kompasiana by zainul ulum. PENGGUNAAN KENDARAAN DINAS OLEH PEJABAT DI LINGKUP PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH (Analisis Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah) SKRIPSI. bahwa dengan adanya perubahan pengaturan standar barang dan standar kebutuhan kendaraan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri penggunaan jenis BBM tertentu untuk Kendaraan Dinas terdapat pada Pasal 4 dan Pasal 5 Peraturan Menteri ESDM Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pengendalian Penggunaan BBM. k. Ini sifatnya wajib untuk semua mobil dinas menggunakan BBM non subsidi, mulai hari ini (Rabu, 15/5), tegasnya. melakukan pencegahan terhadap. b) biaya reparasi/pemeliharaan 50%. 013/2022 tentang Tim Pelaksana Evaluasi Pengembangan Ekonomi Kreatif Pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bojonegoro. melaksanakan tugas kedinasan di luar Wilayah Daerah dengan menggunakan kendaraan dinas operasional, dipotong sebesar 2,5% (dua setengah persen) per-hari dari besaran PFKDJ. Setiap Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II) dan Pejabat Administrator (Eselon III), yang diberikan fasilitas kendaraan perorangan dinas, diberikan Uang BBM Non Subsidi secara Lumpsum hanya untuk 1 (satu) kendaraan dinas saja. Persetujuan dari Pengelola Barang; c. Perpres ini hanya merinci siapa saja yang berhak menggunakan BBM bersubsidi, namun tidak melarang jenis kendaraan tertentu untuk mengonsumsi premium. Kendaraan Perorangan Dinas adalah kendaraan dinas yang diperuntukkan bagi Walikota dan Wakil Walikota. CATATAN: Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada. Kendaraan bermotor kepunyaan dinas - kecuali sepeda-motor dan mobil termaksud dalam Bab 11 B - harus dikemudikan oleh supir yang disediakan oleh Kementerian atau. Namun, ada video yang memperlihatkan kendaraan dinas yang sedang diberhentikan oleh orang. 1. Aturan yang dibentuk berupa Peraturan Menteri ESDM No. Tak ketinggalan, Adapun aturan soal pemasangan plat nomor kendaraan tercantum dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. Memberikan pelayanan yang terbaik dalam ber kendaraan dilokasi. BANJARMASIN (1/7) -. Hal ini dikarenakan biaya transportasi anda sudah tercakup dalam biaya pemeliharaan kendaraan dinas, yang di dalamnya anda bisa minta uang pengganti bensin, servis, dll. Demikian jawaban dari kami tentang aturan penggunaan BBM bersubsidi, semoga bermanfaat. Pasal 16 (1). Anda secara sah menggunakan motor dinas. Antara lain, melarang kendaraan pelat merah menggunakan BBM bersubsidi. bentuk kupon atau bon BBM setiap melaksanakan perjalanan dinas. No Dokumen Pengelolaan BMN Kelengkapan Dokumen 1. Sesuai ketentuan dalam: 1. Penggunaan dan pengelolaan fasilitas kantor yang efisien, efektif, tertib dan transparan adalah salah satu bagian pokok dari lingkup perbendaharaan negara yang harus dipenuhi guna mewujudkan tata kelola pengelolaan yang akuntabel. 05/2012 (klik untuk mendownload) Peraturan Menteri tersebut mengatur mengenai pelaksanaan dan pertanggungjawaban Perjalanan Dinas bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Baca juga: Kata Sang Dirut, BBM Pertamina Termasuk yang Paling Murah Sejagat. 15 di Jl Ratulangi Makassar, Agus, kendaraan Dinas masih banyak yang menggunakan BBM bersubsidi. Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Januari 2020. Pasal 2Kementerian ESDM juga mendorong Program KBLBB ini sebagai bagian dari transisi energi untuk mewujudkan penggunaan energi yang lebih bersih, efisien, mengurangi impor BBM, menghemat devisa serta dapat menghemat subsidi BBM. Dalam hal ini, yang harus menjadi acuan adalah UUD 1945 dan UU No. PERBUP NO 7 THN 2018 TTG PEMBERIAN BBM KENDARAAN DINAS (pdf) PERBUP NO 7 THN 2018 TTG PEMBERIAN BBM KENDARAAN DINAS (pdf). 7 tahun 2006, Peraturan Kementerian Keuangan No. Faedah Penelitian a. Mobil Dinas memiliki ciri khusus yang berbeda dengan mobil dan kendaraan bermotor lain. 000. Sesuai dengan PMK nomor 113/PMK. Contoh : perjalanan dinas oleh tenaga penyuluh pertanian, juru penerang, penyuluh agama dan lainnya. 06/2011 tentang Standar Barang dan Standar Kebutuhan Barang Milik Negara Berupa Tanah Dan/Atau Bangunan ; PMK No. Subjek. Selain itu, pakaian dinas untuk pemerintah daerah. PURBALINGGA, KOMPAS. 1 LEMBAR IDENTIFIKASI Nama Dokumen : Pemakaian Kendaraan Dinas Kode Dokumen : UN10/F14/HK. Pengaturan Kendaraan Dinas PNS & Pejabat. 15 tahun 2012 kendaraan dinas yangInformasi seputar Kepmen ESDM Tentang Harga Jual Eceran BBM Jenis Tertentu dan Khusus Penugasan bisa anda dapatkan di sini | migas. (2) Bagi Pejabat Administrator (Eselon III) yang diberikan fasilitas kendaraan dinas jabatan, diberikan uang BBM maksimal sebesar Rp1. Download. B. 76/PMK. Bahan Bakar Minyak yang selanjutnya disingkat BBM adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi. com - Instruksi Presiden (Inpres) mengenai pengadaan anggaran mobil listrik tertuang dalam Intruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 2022. Bagi ASN yang nekat menggunakan mobil atau kendaraan dinas, dapat dijatuhi sanksi hukuman disiplin sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). 06/2015 Tahun 2015 tentang Standar Barang dan Standar Kebutuhan Barang Milik Negara Berupa Alat Angkutan Darat Bermotor Dinas Operasional Jabatan di Dalam Negeri. (Foto: Okezone) A A A. 31 Mei 2012 Admin Website Artikel 4214. 6402. CATATAN:. 02/2022 . Referensi Halaman ini terakhir diubah pada 24 Februari 2022, pukul 16. g. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, bahwa untuk memberikan penghargaan atas jasa dan pengabdiannya, Pejabat Negara, pegawai Aparatur Sipil Negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, dan. 3 tahun 2014, PP No. Pemberian BBM; 3. Hendrik Halaman Situmpol, MM dikonfirmasi usai kunjungan kerja ke Kantor Walikota Mataram, Selasa, 12 Juli 2022 menerangkan, masyarakat yang ingin mendapatkan program subsidi tepat dari pemerintah terutama dalam pembelian BBM. Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara oleh Pengguna. CO, Makassar - Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan mewajibkan penggunaan kartu pengisian bahan bakar minyak non-subsidi untuk kendaraan dinas. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2O13 tentang Pengendalian Penggunaan Bahan Bakar Minyak; 8. Bersamaan dengan itu pula,. Peraturan Gubernur Sumatera Barat No. (2) KDO perorangan/pridadi roda empat dan roda dua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, harus di kenakan biaya sewa pakai kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) pemegang kendaraan dinas. Disahkan oleh Kepala Dinas Perhubungan Pembina Utama Muda NIP. Pengalihan penggunaan kendaraan dinas dari kepala seksi UPT kepada stafnya sebagaimana yang Anda gambarkan tidak dapat dilakukan secara sembarangan dan tunduk pada prosedur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. Dalam hal kendaraan dinas hilang atau mengalami kecelakaan, maka terhadap pengguna kendaraan tersebut dikenakan sanksi administrasi dan/atau Tuntutan Ganti Rugi (TGR) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Anggota Komite BPH Migas, Saleh Abdurrahman mengatakan bahwa mobil di atas 1. 001-4. Dalam bacaan di atas dijumpai. Sarana untuk meminta usulan BBM, dan selanjutnya menghadap ke Juru-bayar untuk menukarkan kupon usulan BBM dengan dana sesuai usulan, dan selanjutnya. Untuk kendaraan dinas perorangan diberikan RON 88 – RON 94; b. Up. Adapun standardisasi untuk keperluan estimasi pengeluaran dirinci di Lampiran II aturan yang sama. Presiden Joko Widodo (Jokowi) menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1/2023. 02/2011 TENTANG TATA CARA PENYEDIAAN ANGGARAN, PENGHITUNGAN, PEMBAYARAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN SUBSIDI JENIS BAHAN BAKAR MINYAK TERTENTU. 024. 10. 2. (3) Kendaraan Perorangan Dinas yang dijual tanpa melalui lelang paling banyak 1 (satu) unit kendaraan bagi 1 (satu) orang Pejabat Negara, untuk tiap penjualan yang dilakukan. CO, Jakarta - Kepala Badan Kepegawaian Daerah DKI Jakarta Chaidir mengatakan pegawai negeri sipil (PNS) yang kedapatan menggunakan mobil dinas untuk mudik dapat dikenakan sanksi disiplin ringan, sedang, hingga berat. (8 ) Kendaraan Dinas Pool berupa kendaraan roda 2 (d ua), roda 4 (em pat), d an roda 6 (en am). Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi. Kebijakan Daerah Tentang. “Alih-alih untuk mobil dinas pejabat, harus didorong pula lebih banyak pengadaan mobil listrik untuk angkutan umum penumpang. Penilaian dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD. 12. penghematan, dan kedisiplinan penggunaan kendaraan dinas. Seorang pria tampak mencopot pelat dinas TNI usai ditolak mengisi BBM jenis pertalite. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan. Pembulatan Gaji Pengeluaran yang dipergunakan/ditujukan untuk menampung perhitungan penjumlahan pemberian Gaji. 10. Pasal 9 (1) Kendaraan Dinas sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf d, terdiri atas: a. dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat KONTAK. 06/2021 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 111/PMK. penggunaan kendaraan dinas harus dilakukan seoptimal dan seefisien mungkin; e. c. (4) Kendaraan dinas. Menimbang : a. 8. Peraturan Pemerintah. Wagub Jabar dan Mobil Dinas Listrik (DOK. Pengaturan Kendaraan Dinas PNS & Pejabat. Tujuan dari pengaturan tentang pemberian BBM adalah agar penggunaan Kendaraan Dinas Jabatan dan Operasional dapat efektif dan efisien serta tetap. (PPN) dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB). Segi Teoritis Secara teoritis penelitian ini memberikan sumbangan pemikiran danJDIH 2. 10. JAKARTA, KOMPAS. (2) Kendaraan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),. Nomor. 05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, Dan Pegawai Tidak Tetap. Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah . (Foto: ANTARA FOTO/Zabur Karuru) Biosolar termasuk dalam kategori BBM yang disubsidi pemerintah. Kendaraan perorangan dinas b. Ayat (3) Dalam hal bukti pengeluaran transportasi dan/atau penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, huruf e, dan huruf f tidak diperoleh, pertanggungjawaban biaya Perjalanan Dinas Jabatan dapat hanya menggunakan Daftar Pengeluaran Riil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d. PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUB. SATUAN BIAYA TAKSI DARI SUNGAILIAT KE BANDARA DAN PELABUHAN DALAM PULAU BANGKA - Jika menggunakan kendaraan dinas diberikan biaya BBM berdasarkan bukti riil sesuai Standar Harga Satuan Regional Kabupaten. 000Pentahapan pembatasan penggunaan jenis BBM tertentu untuk transportasi dilaksanakan untuk penggunaan jenis bensin (gasoline) RON 88 dan minyak solar (gas oil) atau nama lainnya yang sejenis. 3. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak. 22. Mengelola Pengajuan BBM Kendaraan Dinas dengan Sistem Informasi General Affair. Untuk Bodetabekpunjur bersifat at co st dengan batas tertinggi SBM. com - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) resmi melarang para aparatur sipil negara menggunakan mobil dinas untuk mudik Lebaran 2023. Selain menggencarkan penggunaan kendaraan listrik, Ida juga mengatakan, pihaknya berkomitmen untuk mempercepat pengadaan SPKLU. Kondisi Fisik dan Tata Cara Pemeliharaan/Perawatan Kendaraan Dinas, Penganggaran dan Besaran Penggunaan BBM, Ketentuan Penutup. JAKARTA. 2. 2-4 Jakarta Pusat 10710. pemerintah mengendalikan penggunaan BBM. Namun, penggunaan kendaraan dinas diatur dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor PER/87/M. pemeliharaan kendaraan yang bersifat rekondisi dan/atau overhaul. Database Peraturan ini merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan MA RI. PEDOMAN PENGGUNAAN KENDARAAN DINAS DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SERUYAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI SERUYAN, Menimbang : a. Hal tersebut tertuang dalam Surat Edaran (SE) Menteri PANRB No. Ketentuan UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) Pengenaan pajak fasilitas pegawai bersumber dari APBN ataupun APBN tidak diterapkan. Lihat foto. Ia menegaskan, berdasarkan surat edaran (SE) yang diberikan Pertamina kepada Pemkot. Beberapa ASN memang mendapat kendaraan dinas. Dibeberapa pertanyaan di Helpdesk Perbendaharaan ini atas BBM Perjadin yang meggunakan Kendaraan Dinas dijawab bahwa BBM tersebut tidak dapat diklaim sebagai komponen biaya perjalan dinas dalam hal ini transport sesuai Lampiran PMK 113. Hal ini dilakukan agar penyaluran BBM bersubsidi bisa tepat sasaran. Agatha Vidya Nariswari. T. Kendaraan Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh. Pertanyaan. 2. 61 tahun 1958, UU No. 010/2021. JAKARTA, KOMPAS. Dalam aturan yang diteken Jero pada 21 Juni 2013 tersebut, pemerintah tidak hanya menetapkan harga baru untuk premium dan solar, tapi juga menentukan kendaraan apa saja yang berhak memakai kedua jenis BBM tersebut. U. Pentahapan pembatasan penggunaan Jenis BBM Tertentu untuk kendaraan berrnotor sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 3 ditujukan untuk Kendaraan Dinas. Pertama, membatasi konsumsi BBM bersubsidi jenis premium di Jawa-Bali secara bertahap mulai 1 April 2012. 000 Kupang 5. Berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri ESDM Nomor 13 Tahun 2018 tentang Kegiatan Penyaluran Bahan Bakar Gas, dan Liquefied Petroleum. Apa saja?. 1 Tahun 2013 Tentang Pengendalian Penggunaan Bahan Bakar Minyak ini sudah dikeluarkan dan berlaku sejak 2 Januari 2013. Corporate Secretary PT Pertamina Patra Niaga (Subholding Commercial & Trading PT Pertamina (Persero), Irto Ginting, menjelaskan alasan kenapa kendaraan pelat merah dilarang mengisi BBM bersubsidi. dalam peraturan daerah kota Gorontalo nomor 17 tahun 2000 tentang organisasi dan tata kerja sekretariat daerah dan sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah. id - Kendaraan dinas, baik mobil dan motor dengan pelat nomor merah pada dasarnya hanya bisa dipakai untuk kebutuhan dinas, bukan kepentingan pribadi. 2 Agustus 2011 02:10 Diperbarui: 26 Juni 2015 03:10 989. Kelompok Jabatan Fungsional. Masih sering kita temui, penggunaan kendaraan dinas operasional pelat merah berkeliaran di hari libur, di tempat-tempat. Walikota Cirebon Subardi mengatakan kewajiban penggunaan bahan bakar pertamax tersebut merupakan tindaklanjut dari Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No 12/2012 tentang Pengendalian Penggunaan Bahan Bakar Minyak. Jika dilihat dari harga eceran, perbedaan. Disamping kendaraan dinas, penggunaan pakaian dinas oleh ASN juga harus sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri PANRB No. Judul. [7] Pasal 7 ayat (1) huruf a, b, dan c Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 117 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak dalam Trayek. Call Center: 14090. Pasal 14 (1) Penggunaan Kendaraan Dinas dapat dilakukan oleh Pegawaikendaraan dinas yang terdiri atas: a. Penggunaan kendaraan dinas bermotor dibatasi hanya pada hari kerja kantor. f. Menganalisis implementasi kebijakan pembatasan penggunaan BBM bersubsidi untuk Kendaraan Dinas di Kota Semarang. b. kendaraan dinas operasional. ESDM nomor 1 Tahun 2013 tanggal 2 Januari. (4 ), Kendaraan Dinas Operasional roda 2 (d ua) dapat digunakan Pejabat Fungsional Umum yang melaksanakan tugas operasional lapangan SKPD sebagai Kendaraan Dinas Operasional SKPD. TEMPO. Pasal 14 (1) Kendaraan perorangan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, disediakan dan dipergunakan untuk.